BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

BAB I

PENDAHULUAN

Saat ini, Bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku terpenting dalam perekonomian sebuah negara. Masyarakat maupun kalangan industri/usaha sangat membutuhkan jasa Bank dan lembaga keuangan lainnya, untuk mendukung dan memperlancar aktivitasnya.

Dalam masyarakat sederhana tidak adanya peran Bank dan lembaga keuangan, mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Namun dalam masyarakat yang semakin berkembang saat ini, peran Bank dan lembaga keuangan lainnya sangatlah penting, khusunya sebagai lembagai mediasi antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Mekanisme aktivitas ekonomi masyarakat modern dengan peran bank dan lembaga keuangan lain. Secara umum dapat dikatakan, Bank dan lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor rumah tangga dan sector industri, khususnya di dalam menyerap dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada sektor industri sebagai kredit investasi. Meskipun dalam prakteknya penyerapan dan penyaluran dana itu sendiri dapat terjadi baik di dan untuk sektor rumah tangga maupun sektor industri.

Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan menurut Undang– Undang No.14 / 1967 Pasal 1 ialah, Semua badan yang melalui kegiatan kegiatannya di= bidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Lembaga keuangan bank atau bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, di samping menyalurkan dana atau member pinjaman (kredit) juga usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. TUGAS TUGAS BANK CENTRAL / BANK INDONESIA

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan 3(tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu:

1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,

2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,

3. serta mengatur dan mengawasi bank.

Agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus diintegrasikan.

1) Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, Pasal 10 UU‐BI menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara antara lain :

• operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
• penetapan tingkat diskonto;
• penetapan cadangan wajib minimum;
• pengaturan kredit atau pembiayaan

2) Peran Bank Indonesia sebagai Lender of the Last Resort

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi lender of the last resort, yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank.

3) Kebijakan Nilai Tukar

Pasal 12 UU-BI menetapkan bahwa Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan. Penetapan nilai tukar dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden berdasarkan usul Bank Indonesia.

4) Kewenangan dalam Mengelola Cadangan Devisa

Dalam Pasal 13 UU‐BI dirumuskan bahwa Bank Indonesia mengelola cadangan devisa. Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa tersebut, Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa serta dapat menerima pinjaman luar negeri.

5) Penyelenggaraan Survei

Untuk melaksanakan kebijakan moneter secara efektif dan efisien, diperlukan data/informasi ekonomi dan keuangan secara tepat waktu dan akurat. Untuk memperoleh data/informasi tersebut, Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu‐waktu yang dapat bersifat makro atau mikro.

6) Pengaturan dan Penyelenggaraan Kliring serta Penyelesaian Akhir Transaksi

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang meliputi sistem kliring domestik dan lintas negara.

7) Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU‐BI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksan akan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank. Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan‐ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati‐hatian.

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia :

• memberikan dan mencabut izin usaha bank;
• memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank;
• memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank;
• memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan‐kegiatan usaha tertentu.

B. TUGAS BANK UMUM ATAU KONVENSIONAL

Tugas Bank Umum

Ø menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan.

Ø memberi kredit

Ø menerbitkan surat pengakuan utang

Ø membeli, menjual, atau meminjam atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah

Ø melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang- undang.

C. BANK SYARI’AH

1. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bab 1 pasal 1, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatanusaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkanPrinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariahbab 1 pasal 1 tersebut, yang dimaksud Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islamdalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yangmemiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalamlalu lintas pembayaran, sebaliknya Bank Pembiayaan Syariah tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

2. Ruang Lingkup Bank Syari’ah

UU Perbankan Syariah memberikan peluang akivitas usaha bank syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan bank konvensional. Terdapat usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh sebuah bank umum syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank umum syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional (vide Pasal 19 s.d 21) adalah:

1. menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya, dan bentuk investasi berupa Tabungan, Deposito atau bentuk lainnya berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

2. menyalurkan pembiayaaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

3. menyalurkan pembiayaan untuk transaksi jual-beli dengan berbagai akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

4. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

5. menyalurkan pembiayaan penyewaan kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli yang tidak bertentangan dengan prinsip syaraih

6. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

7. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah;

8. membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia ;

9. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga berdasarkan suatu akad yang sesuai dengan prinsip syariah;

10. melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan akad yang berdasarkan prinsip syariah;

3. Sistem Mudarabah

Syarikat Mudhaarabah memiliki dua istilah yaitu Al Mudharabah dan Al Qiradh sesuai dengan penggunaannya di kalangan kaum muslimin. Penduduk Irak menggunakan istilah Al Mudharabah untuk mengungkapkan transaksi syarikat ini. Disebut sebagai mudharabah karena diambil dari kata dharb di muka bumi yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang Sedangkan dalam istilah para ulama Syarikat Mudhaarabah memiliki pengertian: Pihak pemodal (Investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan.2 Dengan kata lain Al Mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga Al Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (Shahib Al Mal/Investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (Mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari shahib Al Mal dan keahlian dari Mudharib.

Contoh Perhitungan Keuntungan Tabungan Mudharabah :

Tn. Derani memiliki tabungan di Bank Syariah Pangkal Pinang. Pada bulan juni 2002 Saldo rata-rata tabungan Tn. Derani adalah sebesar Rp 10.000.000,-. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Pangkal Pinang dengan deposan adalah 40%:60%. Saldo rata-rata tabungan per-bulan di seluruh Bank Syariah Pangkal Pinang adalah Rp 10.000.000.000,-. Kemudian pendapatan Bank Syariah Pangkal Pinang yang dibagihasilkan adalah Rp 40.000.000,-.

Pertanyaan : Berapa keuntungan Tn. Derani pada bulan yang bersangkutan.

Jawab :

Keuntungan =

= Rp 24.000,­-

D. PERBEDAAN BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARI’AH

Prinsip	Bank Syari’ah	Bank Konvensional
Falsafah	Tidak berdasarkan bunga,spekulasi dan ketidak jelasan	Tidak berdasarkan bunga,spekulasi dan ketidak jelasan
Operasional	Dana masyarakat berupa titipan (wadi’ah) yang baru akan mendapat hasil jika diusahakan terlebih dahulu Penyaluran dana pada usaha yang halal dan menguntungkan	Dana masyarakat berupa simpanan harus dibayar bungannya pada saat jatuh tempo – Penyaluran dana padasector yang menguntungkan,aspek halal tdk menjadi pertimbangan utama
Aspek social	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dlm misi dan visi	Tidak diketahui secara tegas
Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syari’ah	Tidak memiliki Dewan Pengawas syari’ah

Dari penjelasan tersebut di atas tergambar kepada kita bahwa letak perbedaan antara Bank konvensional dengan Bank Syari’ah yaitu perbedaan mendasar dalam hal konsepsional dan pengelolaan dari bank syari’ah dengan bank konvensional terletak pada pendapatan keuntungan yang berasal dari bagi hasil dan bunga pinjaman.

E. TUGAS BANK DUNIA

Tugas utama dari Bank Dunia saat ini adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi dinegara-negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Sebanyak kira-kira US$ 2,4 miliar telah diberikan oleh Bank Dunia untuk proyek proyek pembangunan di Eopa, Australia dan, New zealand selama 23 tahun terakhir ini ( dari data tahun 1970 sebanyak US$ 1,9 miliar untuk negara amerika serikat bagian barat). Pinjaman ini digunakan untuk industri pembangkit tenaga listrik, pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan-pelabuhan, pendidikan, dan dalam hal-hal tertentu ditujukan untuk program pembangunan yang lebih umum termasuk impor.

Bank Dunia memiliki dua keanggotaan:

Ø IFC(international finance corporation) yang memulai kegiatannya pada tahun 1960. Memberikan bantuan pembiayaan proyek untuk investasi swasta di negara-negar berkembang. IFC menawarkan pinjaman jangka panjang dan investasi modal, selain jasa keuangan lainya. Umumnya IFC menginvestasikan hingga 25% dari total biaya proyek.

Ø IDA(international development asotiation) yang memuli kegiatannya pada tahun 1960. Memberikan pinjaman kepada negara-negara dengan bunga lebih rendah daripada yang berlaku dipasaran . IDA memberikan bantuan kepada negara berkembang yang termasuk kategori termiskin (pendapatan perkapita di bawah $927_kurs dollar pada tahun 1996) diluar kategori negara-negara yang berhak memperoleh pinjaman dari IBRD. Penyumbang negara terbesar ini adalah negara-negara kaya yang menjadi anggotanya. Pinjaman IDA dapat dilunasi dalam waktu 35 hingga 40 tahun(tergantung pada tingkat pembangunan negara peminjam), termasuk 10 tahun mas tenggang dan tanpa bunga, kecuali 0,75% untuk biaya jasa tahunan. Kredit IDA hanya ditujukan kepada pemerintah. Kedua lembaga ini dan Bank dunia membentuk kelompok bank dunia (world bank group). Kelompok bank dunia ini adalah badan pemberi pinjaman multilateral yang terdiri dari 4 lembaga yang berhubungan erat, yaitu bank international untuk rekrontruksi dan pembangunan (IBRD), asosiasi pembangunan bank international ,(IFC). Bank dunia memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk membantu mengurangi kemiskinan dan membiayai investasi untuk pertumbuhan ekonomi.

Keanggotaan dari Bank dunia merupakan persyaratan keanggotan IFC (yang keanggotaanya ditujukan untuk sektor swasta-swasta di negara-negara berkembang) dan keanggotaan IDA. Namuan bantuan yang diberikan bank dunia juga mensponsori international center for the settlement investment development (ICSID).

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Ø Tugas Bank Indonesia yaitu:

- menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,

- mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,

- serta mengatur dan mengawasi bank.

Ø Tugas Bank Umum

- menghimpun dana dari masyarakat memberi kredit

- menerbitkan surat pengakuan utang

- membeli, menjual, atau meminjam

- melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank

Ø Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram

Ø Ada beberapa ruang lingkup bank syari’ah diantaranya adalah:

- menghimpun dana dalam bentuk simpanan

- menyalurkan pembiayaaan bagi hasil

- menyalurkan pembiayaan untuk transaksi jual-beli, dan sebagainya.

Ø Perbedaan Bank Konvensional Dan Bank Syari’ah dapat dilihat dari segi falsafah, operasional, aspek social, dan organisasi bank syari’ah lebih mengutamakan segala bentuk kegiatan berdasar kan syari’ah agama islam sedang kan bank konvensional tidak. Selain itu dalam bank syari’ah dikenal adanya pembagian hasil sedangkan di bank konvensional dikenal dengan bunga.

Ø Tugas utama dari Bank Dunia saat ini adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi dinegara-negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya.